Kerangka Konseptual Akuntansi

Kerangka konseptual akuntansi adalah sebagai gambaran umum dari struktur ilmu akuntansi..

Setelah Nonton "Hayya" Lalu Apa?

Film yang merupakan sekuel dari The Power of Love garapan Jastis Arimba.

Menikmati Danau Tolire di Ternate Yang Penuh Misteri

sempatkanlah singgah untuk sekedar beristirahat dan merasakan keindahan alam Danau Tolire yang sangat sejuk dengan udaranya cukup dingin.

Manusia Menurut Al Ghazali

Filsafat Islam dan tasawuf, pada umumnya, memandang manusia terdiri dari dua substansi

Time Value of Money Dalam Konsep Pengakuan Pendapatan

Islam tidak mengenal dan tidak membenarkan konsep nilai waktu uang (time value of money).

Rabu, 26 Mei 2010

Pesona Ekonom Membentuk Ekonomi Mempesona

Hampir semua kita merasakan kebingungan kolektif dari semua kronoligis sejarah ekonomi klasik yang bagi umat islam merupakan zaman perkembangan ekonomi yang sangat pesat dan juga telah mencapai tujuan-tujuan ekonomi modern yang sampai saat ini belum lagi bisa mewujudkan hal yang sama sebagaimana dulu. Kecukupan ekonomi dan pada saat yang sama tidak terjadi kesenjangan sosial kemasyarakatan dalam community muslim.
Ekonomi. Dalam era modern kini. Jauh pada nilai yang sebenarnya menjadi piranti keterwujudan tujuan dan pemecahan permasalahan ekonomi. Ekonomi modern yang mengasumsikan bahwa segala sesuatunya dianggap sebagai sesuatu yang biasa ekonomnya sebut sebagai modal (capital), tanpa terkecuali manusia sebagai sumber daya juga tidak luput dari asumsi itu. Sebagai capital. Terlampau banyak bukti yang mengindikasikan hal ini, yang diantaranya menetapkan upah bagi buruh atau pekerja (biasa dalam pabrik) berdasarkan marginal product yang bertambah sebagai hasil dari kerja mereka. Bukan berdasarkan kontribusi waktu yang mereka sisihkan dalam menghasilkan suatu produk. Ini jelas salah satu eksploitasi konkrit yang memaparkan mengapa mereka gemar selalu mengasumsikan segala input produksi seluruhnya sebagai modal. Dan inilah pula salah satu ruang ‘kehancuran’ yang kelak akan bergabung dengan celah lainnya membangun ruang besar kehancuran ekonomi. Dan karena ruang itu selalu ada dan akan tetap ada jika tidak re-view konsepnya, maka variable waktu yang bicara dalam hal ini. Seperti sebuah siklus. Kehancuran dengan berbagai bentuknya pasti terjadi. Krisis pada umumnya.


Setidaknya kita sebagai mahasiswa yang juga berperan sebagai analis normatif ekonomi juga tidak terlalu bingung dan tidak terlalu rumit mengidentifikasi apa sebenarnya hulu dari semua ketidakberesan ekonomi ini. Dari sekian banyak efek domino yang terjerat dari hasil ledakan krisis tampaknya juga sangat jelas memaparkan bahwa masalahnya cuma satu. Dan hulunya memang selalu satu. “Pesona Sang Ekonom”. Tampaknya hasil identifikasi juga sangat diyakini bahwa seperti apa ‘pesona’ sang ekonom seperti itulah potret ekonominya. Sebab kalaupun kita mengasumsikan pada sistemnya tetap saja selalu saja ekonomnya yang akan mengendalikan sistem itu. Dan memang subjeknya yang akan selalu menjalankan sistemnya. Pada kasus krisis-krisis yang selalu terjadi sejak kapitalisme ini dianut untuk ekonomi modern, selalu membuktikan bahwa efeknya baru berjalan sebagaimana sistem yang ada. Bermula dari apapun itu (bagian dari instrumen ekonomi) dan segala yang ada yang terkait dengannya, maka akan terimbas dampaknya. Entah berawal karena hutang yang membengkak dengan tanpa diiringi kemampuan melunasinya, dan kemudian seenaknya mencetak kembali uang untuk menutupi hutang tersebut adalah juga punya kecelakaannya sendiri. Peredaran jumlah uang (money supply) yang terlalu banyak tanpa diimbangi dengan komoditas yang sama peredarannya, maka inflasi besar akan terjadi. Jumlah orang miskin akan bertambah. Dan pertumbuhan ekonomi secara makro bisa berujung negatif. Sekali lagi, inilah sistem yang saya maksud. Sistem hanya akan berjalan ketika efeknya sudah akan berjalan dari hulunya. Jadi, dalam konteks ini segala sumber kecelakaan ekonomi adalah terletak pada ekonomnya. Baik analis, praktisi, juga pengamat ekonomi yang kadang masih saja berkutat pada wacana-wacana saja.

Jika kembali membaca text book yang menyajikan kesuksesan ekonomi masa islam, Nampak jelas sekali oleh siapa dan dengan cara-cara apa bangunan ekonomi itu dibangun. Kemegahan ekonomi hampir tidak diidentikkan dengan kecepatan pembangunan infrastruktur. Walaupun hal itu juga bagian penting dalam bangunan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekoonomi. Tetapi, penempatan infrastruktur dalam hal ini ditempatkan pada tempat yang benar. Yaitu sebagai sarana, bukan tujuan. Jadi, setelah semua itu selesai, bukan berarti lalu puas dengan kemegahan infrastruktur dan kemudian berhenti sembari yakin bahwa kekayaan akan tetap ada bagi keturunannya. Bukan. Bukan begitu. Apa yang menjadi cita-cita ekonom dulu dan juga menjadi tujuan ekonominya adalah terwujudnya ke-falah-an kolektif di dalam episode kemanusiaan. Dimana kemanfaatan umum dan keberkahan umum jauh lebih berharga dibandingkan kepentingan-kepentingan lainnya. Hatta kepentingan pribadinya sekalipun.

Sebut saja kesuksesan kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz yang banyak pada masa pemerintahannya melakukan manuver-manuver ekonomi yang mensejahterakan rakyatnya. Dia menyantuni orang-orang fakir, menikahkan para pemuda, persediaan Baitul Maal juga ternyata melimpah dan bahkan tidak ada sang fakir-pun yang mau menerima sedekah. Umar juga memperbaiki tanah supaya layak ditanami, melakukan penggalian sumur-sumur, menghiasi jalan-jalan, membangun penginapan bagi para musafir dan mendirikan masjid-masjid. Semua hanya demi yang tadi. Ke-falah-an kolektif. Tidak ada penyelewangan ekonomi di dalamnya. Juga ada Harun Al Rasyid. Dan sangat populer dalam ingatan kita tentang ketangguhan ekonomi pada masa Umar bin Khattab. Semua konsep, pemikiran, dan tindakan ekonomi berada pada posisi yang benar. Meskipun Allah dan RasulNya telah memberikan normatif ekonomi yang benar, namun tetap manusia dengan pemikirannya bisa saja memilih konsep lain selain dari itu. Dan dalam hal ini tidak bagi ekonom muslim. Menjadi yakin akan konsep ekonomi robbani adalah syarat kebahagiaan dunia dan akhirat.

Jelas sekali dalam hal ini, kita semua berharap akan adanya darah segar ekonom yang mamou membawa kembali panji ekonomi robbani untuk mewujudkan kehidupan yang robbani pula. Dan pencarian punggawa ekonomi itu sangat tidak bijak jika hanya menuntut orang lain untuk membawa panji itu. Dan adakah diantara kita yang mau membawa panji itu kembali untuk dikibarkan dalam tiang ekonomi modern? Atau jika Anda tidak berkenan, biar aku saja yang akan membawa panji itu. Allahu Akbar.

Share:

Gersangnya Indonesia Karena Kasus Century

Perhatian seluruh elemen masyarakat terhadap kasus Century ternyata juga menyedot perhatian dari berbagai sector vital dan starategis di negeri ini. Tidak fokusnya baik pemerintah maupun masyarakat (pebisnis dan rakyat) pada bidangnya masing-masing menyebabkan program-prgram utama menjadi terhambat. Tidak lain kerena dugaan adanya penyelewengan dana bail out century mengundang perhatian siapapun dan terutama pihak-pihak terkait dalam pengucuran dana penyertaan modal sementara itu. Terlebih pemerintah cabinet Indomesia Bersatu Jilid 1 yang saat ini kembali menjabat pada pemenrintahan kabiet Indonesia Bersatu jilid 2 juga dipaksa mengungkapkan keterangan kesaksiannya kepada pansus (panitia khusus) Century DPR RI. Ini tentu mengakibatkan program gebrakan 100 hari kabinet jilid 2 ini kembali harus merasakan ujian dalam bentuk hambatan-hambatan yang disebabkan terbaginya porsi kerja di pemerintahan dengan porsi untuk mereview kebijakan dua tahun lalu itu untuk menjawab segala rumor yang berkembang di masyarakat melalui media. Menjadi sangat berbahaya bagi perkembangan berbagai sektor jika kasus ini terus melebar kemana-mana. Sebab bagaimanapun program pemerintah juga perlu didukung keberlangsungannya oleh semua pihak. Tidak terkecuali rakyat.


Pada sektor ekonomi, terutama investasi, dampaknya sudah mulai terasa dari tidak kondusifnya iklim dalam negeri Indonesia karena ketidakjelasan kasus century ini bagaimana akhirnya. Kasus century setidaknya telah menghambat kredit investasi yang menjadi instrument pertumbuhan ekonomi secara agregat. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan para pelaku usaha. Investasi yang seharusnya lancer bebas hambatan terpaksa di’keep’ sementara oleh investor dengan dalih menunggu iklim dalam negeri Indonesia membaik. Hatta Rajasa, Menko Perekonomian, menyatakan bahwa sekitar 270 triliun kredit investasi di perbankan masih berstatus undisbursed belum dicairkan) oleh pengusaha dikarenakan sebab-sebab di atas. Tentunya amat disesalkan jika kasus ini tidak sesegera mungkin terungkap. Terlebih lagi jika ditambah dengan upaya mendistorsi untuk membonsai hasil ungkapan pansus DPR.

Pada saat yang bersamaan Indonesia juga menghadapi tantangan yang cukup berat sebab perjanjian ACFTA (ASEAN – China Free Trade Area) sudah diberlakukan sejak awal tahun ini. ACFTA yang telah berlaku sangat membutuhkan perhatian lebih pemerintah sebagai otoritas perdagangan dalam negeri untuk memproteksi dari kalah bersaingnya industry dalam negeri dengan negera-negara ASEAN dan China. Siap tidak siap sektor industry kita saat ini tampaknya jangan menjadi persoalan yang terlalu larut dibahas. Yang penting dan mendesak saat ini adalah bagaimana pemerintah melakukan pendampingan kepada sektor industry untuk menerapkan inovasi dan diferensiasi produk local dari produk impor agar masyarakat tidak menjadikan produk yang masuk ke Indonesia sebagai subtitusi utama dalam mengkonsumsi komoditas. Perlunya pula pemerintah segera mengikis beban-beban industry yang non-fiktif maupun fiktif dengan dan juga memberikan kelonggaran fiskal dalm upaya memacu gairah industry dalam negeri. Distorsi-distorsi pasar sebaiknya diberantas dengan melakukan pengawasan dan penindakan secara tegas dengan menggunakan instrument hukum. Akan menjadi tambahan kerja baru bagi pemerintah seandainya perhatian terhadap hal ini saja tidak bias dilakukan. Walaupun DPR sudah mereview kesepakatan ACFTA dengan maksud menyelaraskan kesiapan pasar dalam menghadapi banjirnya produk China terutama, pemerintahlah sebagai eksekutor yang punya point sentral lebih dibandingkan jenis lembaga negara lainnya untuk menjaga kondisi pasar tetap kuat dan mampu bersaing dengan negara lain. Maka, kegersangan ekonomi saat ini harus segera diobati dengan kembali memberikan ‘asupan energi’ untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi. Sasaran paling minimalnya adalah bagaimana kontinuitas produksi dalam negeri bisa terjaga untuk memenuhi permintaan dalam negeri pula.

Variable lain yang sama gersangnya adalah ‘ketegangan politik’ yang semakin menguat disebabkan karena sudah meruncingnya kepentingan-kepentingan politik dalm pemerintahan. Setidaknya belakangan rumornya mulai muncul riak-riak interaksi koordinasi antar menteri yang cukup berjarak. Tidak lain karena kasus century mengimbas pada dugaan keterlibatannya menteri yang sangat erat kaitannya dengan kebijakan bail out sebesar 6,7 triliun rupiah ini. Ini tidak baik bagi kinerja cabinet apabila soliditas diantaranya tidak pada posisi yang kuat. Negeri ini terlalu besar jika hanya mengandalkan kabinet yang jumlahnya tidak seberapa. Ditambah ketidaksolidannya kabinet tentu dampaknya jauh lebih besar. Karena itulah, kegersangan politik ini perlu dibenahi oleh presiden untuk mengembalikan strength point pemerintah kali ini.

Tampaknya kedua ‘variable’ itu cukup menjadi representasi dari berbagai masalah diantara sektor yang ada di Indonesia. Dimana kekacauan diantara keduanya sudah cukup diasumsikan bahwa saat ini kegersangan itu melanda negeri ini. Secara agregat dan dengan cukup yakin energy masyarakat pada berbagai levelnya saat ini telah terkuras melampaui masalah-masalah individualnya. Gejala yang disadari atau tidak oleh kita semua adalah kita sama-sama menghela nafas sembari mengusap dada ketika perkembangan kasus century melebar dan bola liarnya menggelinding kemana-mana. Dan belum juga mengisyaratkan adanya titik terang. Situasi yang bergejolak ini berdampak pada tidak terjaminnya keamanan. Timbul anarkisme masyarakat dimana-mana. Rakyat yang semakin brutal dan skeptis dengan pemerintah. Dan jika kembali diasumsikan, apabila terlalu larut kasus ini, maka jangan pernah berharap semua program pemerintah bisa mulus. Jangan harap harapan masyarakat dan aspirasinya bisa terwujud. Dan jangan harap pula Indonesia bisa mencapai cita-citanya sebagaimana UUD ’45 bisa tercapai. Dan haruskah negeri ini kembali mengulang sejarah kekacauannya pada tahun-tahun sebelumnya? Semoga tidak

Share:

Selasa, 25 Mei 2010

sosio - ekonomi Amanat untuk Koperasi


Koperasi dan UKM di Indonesia telah menunjukkan bahwa usaha riil jauh lebih memiliki ketahanan kontinuitas usaha dalam kondisi krisis ekonomi sekalipun. Sebab usaha-usaha sektor riil hampir tidak punya kaitan langsung dengan aktivitas moneter dalam perekonomian yang sarat dengan spekulasi dan motif-motif kepentingan perusahaan semata dengan menafikan variabel sosio-ekonomi dalam aktivitasnya.

Ketangguhan koperasi berhasil mengelaborasi citra usaha sektor riil kepada perekonomian secara nasional bahwa bagi siapapun yang menginginkan pendapatan yang likuid dan kontinu, maka usaha riil adalah pilihan tepat. Sebab ada kekhasan tersendiri dari bentuk usaha ini yang memberikan diferensiasi dari bentuk usaha-usaha lainnya. Yaitu pada asas yang dibangun dalam usaha. Asas kekeluargaan yang dianut. Dan setidaknya siapapun sepakat bahwa baru bentuk usaha pekoperasian yang telah menjalankan amanat pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha ber­sama berdasar atas asas ke­keluargaan.

Tetapi pada kasus tertentu, belakangan koperasi belum lagi bisa menunjukkan ‘giginya’ kepada masyarakat dalam membiayai usaha. Banyak sebab yang membuat para pedagang lebih memilih rentenir untuk memperoleh dana. Kemudahan yang ditawarkan rentenir seolah lebih meyakinkan ketimbang koperasi, terutama koperasi simpan pinjam. Dan ditambah entah apa penyebab jelasnya, komitmen stakeholders dalam mengembangkan perkoperasian nasional mengindikasikan semakin memudar. Semoga bukan karena motif keuntungan yang dijanjikan tidak menarik.

Setidaknya ada beberapa hal yang mmbuat koperasi tak lagi bisa unjuk gigi saat ini. Pertama, ketertarikan SDM yang mahir dalam manajerial usaha lebih memilih bergabung pada korporasi-korporasi yang ‘bermain’ di level usaha besar. Sekalipun ada SDM mengelola perkoperasian, boleh jadi SDM “sisa” yang belum punya kesempatan menempati di sektor usaha besar dan keuangan(perbankan dan lembaga keuangan non-bank). Dan boleh jadi tidak ada daftar tunggu (waiting list) SDM yang mau memanaje koperasi secara khusus dan kontinu. Sehingga ada kesan bahwa SDM yang mengelola sekalipun, ternyata diduga ada penyimpangan (moral hazard) yang hanya cari-cari proyek semata. Kedua, sulitnya akses modal untuk mengelola perkoperasian. Baik akses modal untuk mendirikan usaha koperasi maupun untuk melakukan ekspansi usaha. Kedepan akan lebih memudar tidak hanya dari komitmennya, tetapi memudar untungnya. Dan panutan perekonomian Indonesia kepada koperasi dan UKM yang pernah dibuktikan dahulu, dimungkinkan tidak lagi ada dalam sejarah ekonomi Indonesia kedepan. Ketiga, keberpihakan pemerintah untuk mempertahankan koperasi sebagai benchmarking perekonomian Indonesia belum tampak hingga sekarang. Ada sebab yang hingga saat ini koperasi tidak berkembang. Yaitu pengelolaannya secara nasional masih bersifat sentralistik (top down) yang dimana pasar tidak terlalu leluasa menentukan ‘nasib’ badan usaha ini untuk berkemang dan melakukan ekspansi usaha. Maka, kesan yang timbul dari sentralistiknya perkoperasian nasional ini memberikan efek pasar yang pasif. Artinya selalu menunggu tindakan pemerintah terlebih dahulu.

Menyadari bahwa koperasi saat ini belum lagi menunjukkan ‘taringnya’ untuk berkontribusi besar pada perkonomia Indonesia adalah kenyataan mutlak saat ini. Berarti ada beberapa yang perlu diidentifikasi apa problem utama dan pendekatan seperti apa seharusnya untuk mengembalikan koperasi pada posisi yang benar dalam perekonomian. Boleh jadi positioning koperasi dalam perkonomian sekarang tidak pada jalur atau posisi yang tepat. Maka, mari kembali melihat (mereview) apa sebenarnya positioning awal dari adanya koperasi pada perekonomian Indonesia. Karena kesuksesan dahulu bisa jadi karena masih benarnya posisi koperasi pada konsep definisi dan asasnya sendiri.

Jika melihat sebagaimana di atas bahwa pada pasal 33 ayat 1 UUD 1945 Republik Indonesia yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha ber­sama berdasar atas asas ke­keluargaan, maka positioning koperasi harusnya kembali menjadi usaha kekeluargaan dimana dalam pengelolaannya menempatkan kepentingan sosial pada tingkatan utama dibandingkan keuntungan semata yang menafikan keharmonisan sosial ekonomi dan terlebih merusak hak ekonomi orang lain. Dan kedepan diharapkan pengelolaan koperasi bisa terdesentralisasi untuk kemudian diberikan ruang kepada pasar untuk mengembangkan koperasi menjadi tumpuan ekonomi secara agregat. Dan memang saat ini seharusnya pelaku bisnis koperasi dan masyarakat juga tidak perlu berharap banyak (aktivitas pasif) terhadap pemerintah. Dan mekanisme top down segera harus beralih menjadi bottom up. Masyarakat yang menentukan seperti apa seharusnya koperasi itu dikelola dengan menjaga asas kekeluargaan tadi. Dan muara dari keberhasilan koperasi kelak adalah terciptanya keharmonisan sosial-ekonomi Indonesia yang saat ini hampir semua bentuk usaha bisnis tidak lagi punya ‘azzam’ (tekad) mewujudkannya. Semoga.
Share:

Translate

Pengikut