Gerakan Ekonomi Syariah Indonesia

Setidaknya gerakan ekonomi syariah muncul ke permukaan secara formal setelah berdirinya Bank Muamalat yang digagas ICMI sebagai bagian dari penggiat dan founding father dari gerakan ekonomi syariah yang saat ini sudah mewabah. Baik langsung dari kalangan praktisi, akademisi maupun gerakan mahasiswa dan masyarakat. Berdirinya Bank Muamalat mengisyaratkan tahap dakwah ekonomi islam ini sudah mendeklarasikan dirinya menjadi gerakan terbuka dan memasuki tahap pelayanan pembuktian sistem yang dianggap sebagai solve dari sistem kapitalisme yang hingga kini tidak membawa pada kemakmuran yang merata, distribusi harta yang tidak adil dan lebarnya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat.

Uniknya gerakan ekonomi syariah di Indonesia ini ialah pada tahapan atau segmen yang diwarnai untuk dijadikan pendukung gerakan ini. Gerakan ekonomi syariah di Indonesia terlebih dahulu memasuki wilayah-wilayah grass root / lapisan bawah dari status sosial masyarakat.

Read More

FoSSEI Siap Kontribusi SDM Syariah

Diantara arah kebijakan pengembangan perbankan syariah di tahun 2011 ialah difokuskan untuk pengembangan sumber daya manusia perbankan syariah dimana dalam perspektif manajemen modern, human capital merupakan elemen terpenting dan penentu dalam mencapai visi dan keunggulan bersaing organisasi, sebagaimana outlook perbankan syariah 2011 yang disampaikan DR Halim Alamsyah Deputi Gubernur Bank Indonesia pada Seminar Akhir Tahun tentang Outlook Perbankan Syariah menjelang akhir tahun 2010 lalu.

Masih tingginya kebutuhan SDM syariah untuk bekerja di perbankan syariah membuat banyak pihak menganggap bahwa tenaga kerja yang akhir tahun 2010 telah mencapai kurang lebih 17.000 tenaga kerja untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah(Statistik perbankan syariah BI, Desember 2010) ini diantaranya masih dianggap tidak memiliki keahlian yang memadai dan cenderung SDM Syariah yang sangat instan memahami prinsip-prinsip syariah dalam implementasi keuangan maupun perbankan.

Read More

Dimana Peran Negara dalam Pasar?

Dalam makroekonomi peran negara sebagai salah satu pemain di pasar dalam pembangunan ekonomi adalah mutlak diperlukan dan diupayakan mampu memainkan perannya semaksimal mungkin dalam mencapai apa yang diharapkan bersama bernama kesejahteraan. Tercipta kondusifitas pasar investasi, pasar komoditi, sirkulasi ekspor impor yang menguntungkan sebagian besar masyarakat terlebih tetap menjaga kebutuhan pokok masyarakat pada level yang cukup atau normal. Namun, kali ini apakah cukup negara yang direpresentasikan oleh pemerintah hanya menjadi pemain di pasar dengan alokasi belanja negara yang secara agregat pada akhirnya mampu mendongkrak dinamisasi pasar lebih produktif karena konsumsi negara tersebut? Jikalau peran negara hanya sebatas pada menjadi pemain di pasar, lantas siapa yang kemudian menindak distorsi-distorsi pasar, atau asimetri informasi pasar, kejadian bencana alam yang melumpuhkan sektor produksi baik pertanian atau manufaktur, barrier perdagangan, dan monopoli pasar. Secara eksplisit semua keadaan abnormal ekonomi ini tidak mungkin diselesaikan oleh pemain kecil di pasar seperti korporasi-korporasi, masyarakat, atau hanya mengandalkan upaya-upaya pengentasan oleh sebagian kecil elemen masyarakat.

Read More

Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam

Hal ini semoga bukanlah bagian dari terlalu larutnya saya berwacana dan tidak pernah mau mendalami prinsip-prinsip fundamental ekonomi dalam islam secara mendalam dan impelementasinya pada perekonomian nasional. Ini murni lintasan pikiran saja yang secara tidak sengaja saat lamunan-lamunan panjang yang saya porsikan setiap pagi hari sebelum memulsi aktivitas rutin atau berbagai agenda. Dan saya berharap juga tidak terlalu larut dalam hal ini sehingga menghambat kontribusi saya dalam mempelajari dan mengajarkan ekonomi islami ke sebanyak mungkin orang dan tempat, bersama amanah saya yang sangat berkaitan erat dengan hal ini, di FoSSEI misalnya.

Terkesan provokatif memang. Apa sebab? Sebab secara eksplisit perbedaan istilah ini tidak demikian penting untuk menjadi banyak pembahasan terlebih perdebatan. Namun, apa yang menjadi konsentrasi saya dalam hal ini adalah pada aplikasi islam dalam wilayah ekonomi, baik sektor keuangan perbankan, pasar modal, pasar, pemerintah dan rakyat sebagai pelaku ekonomi, perasuransian dan sosial ekonomi.

Read More

Rasulullah dan Harga di Pasar

Rasulullah saw ketika berhijrah ke Madinah, peran beliau bertambah menjadi seorang pengawas pasar (al muhtasib) dimana perannya ialah menjaga pasar dari distorsi dan menjamin keberlangsungan mekanisme pasar secara adil. Maka Rasulullah tidak pernah mengintervensi pasar dalam bentuk menentukan harga pada pasar sebab hal tersebut akan menimbulkan ketidakadilan pasar. Baik bagi produsen ataupun konsumen dimungkinkan bisa mengalami kerugian jika intervensi harga dilakukan. Hal ini tidak dilakukan oleh Rasulullah karena beliau menganggap bahwa kenaikan yang terjadi pada harga murni disebabkan dari mekanisme permintaan dan penawaran, atau gejolak di pasar itu sendiri. Maka hal ini masih dianggap wajar sehingga tidak perlu menetapkan harga jika naik ataupun turun. Ada satu riwayat mengenai hal ini. Saat terjadi kenaikan harga, sahabat berkata,” Wahai Rasulullah tentukanlah harga untuk kami!” beliau menjawab,”Allah itu oenentu harga, penahan, pencurah, serta pepmebri rizki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku dimana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalah hal darah dan harta.”

Read More

Formulasi Peran Zakat Terhadap Sektor Publik

Kebijakan fiskal yang satu ini (zakat) adalah upaya dalam pendistribusian kekayaan diantara masyarakat, agar kekayaan atau harta itu tidak hanya berputar pada golongan kaya saja. Zakat sangat berdampak positif terhadap pasar sebab ia (zakat) menstimulus gairah ekonomi yang efeknya dapat meningkatkan daya beli (purchasing power) yang juga akan menstimulus peningkatan dari sisi penawaran (supply). Sehingga pertumbuhan ekonomi benar-benar terjadi pada skala yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Karena zakat dikenakan dari hasil perdagangan atau laba perusahaan, maka ia tidak langsung mempengaruhi biaya produksi dan harga jual serta jumlah produksi. Sehingga usaha maksimalisasi zakat berarti akan berdampak pula pada maksimalisasi produksi. Yang pada akhirnya menumbuhkan kegiatan ekonomi.

Read More

Pandangan Islam Terhadap Upah

Dalam syariat islam upah adalah hak dari seorang pekerja dan kewajiabn bagi pemberi kerja. Allah menghalalkan upah (tsaman) dikarenakan ia merupakan kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Dalam islam tenaga kerja manusia tidak bisa dipersamakan dengan faktor produksi secara umum walaupun telah memberikan kontribusi dalam kegiatan produksi. Maka dalam proses produksi tenaga kerja harus diperhatikan hal-hal berikut :

a. Diperlakukan sebagaimana manusia seutuhnya.
b. Tidak dapat diperjualbelikan seperti barang pada umumnya sehingga ditentukan seenaknya dengan harga pasar.
c. Ketika menentukan upah tidak hanya dengan patokan market wage saja serta nilai kontribusi produktifitas(VMCL/value of marginal contribution of labor), tetapi harus mempertimbangkan faktor kemanusiaan.

Read More

Riset; Mendewasakan Bank Syariah Kita

Tahun lalu saya mengikuti agenda Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, yakni Forum Riset Perbankan Syariah (FRPS) yang diselenggarakan di Aula Kampus Pascasarjana Universitas Sriwijaya Pelembang. Tepatnya pada hari kamis, 22 Juli 2010. Acaranya memang disatukan dengan rangkaian agenda Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) dalam rangka Musyawarah Nasional (MUNAS) ke-IX dan Indonesia – ASEAN Islamic Economics Summit 2010. MUNAS bertujuan untuk pergiliran esetafet kepemimpinan FoSSEI nasional untuk mendapatkan 5 (lima) presidium nasional yang baru. Dan baru kali itu FRPS bisa dikelola langsung oleh mahasiswa. Karena memang sebelumnya dikelola secara mandiri oleh Bank Indonesia. Dan memang rencananya adalah memberikan ruang bagi kampus-kampus yang akan jadi penyelenggara FRPS berikutnya. Tentunya untuk bisa berpartisipasi dalam riset perbankan syariah.

Forum Riset Perbankan Syariah (FRPS) adalah wadah bagi para akademisi untuk bisa memaparkan segala macam risetnya tentang perbankan syariah. Agenda ini diakomodasi oleh Bank Indonesia sebagai sarana yang positif pula bagi BI sebagai regulator perbankan syariah dalam mengawasi dan memperoleh input-input untuk kebijakan BI.

Read More

Dana Pihak Ketiga Bank Syariah

Berdirinya bank syariah pertama pada tahun 1992 adalah satu bukti kebutuhan masyarakat yang menginginkan bertransaksi di perbankan nasional dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat islam. Perjalanan kurang lebih selama 12 tahun, pesatnya pertumbuhan bank syariah menunjukkan bahwa sistem atau konsep yang melekat pada bank syariah sesuai dengan kondisi dan pada segmen yang benar. Data statistik Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan asset yang mencapai 328% dari tahun 2005 hingga akhir 2009 adalah angka fantastis. Dalam kurun waktu hanya 4 tahun perbankan syariah ternyata mampu ‘memperbesar’ dirinya 3 kali lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Jumlah kantor dari bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah dalam melayani masyarakat juga semakin bertambah dengan sangat signifikan. Pada tahun 2005 jumlah kantor mencapai 550 kantor, dan pada akhir maret 2010 telah bertambah menjadi 1499 kantor. Dengan mempekerjakan karyawan lebih dari 16.300 karyawan, bank syariah mampu mengelola dana investor dan dana masyarakat untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Posisi dana pihak ketiga menunjukkan angka Rp 52,81 trilyun atau bertumbuh sebesar 338 % dari tahun 2005. Pertumbuhan ini patut menjadi kabar gembira bagi para pendiri atau founding father perbankan syariah di Indonesia.

Read More

Hubungan Antar Negara ASEAN di Bidang HaKI

Nampaknya saat ini yang menarik untuk diamati ialah bagaimana konsep perjanjian dibidang HaKI dengan teritori regional ASEAN (Association of South East Asien Nations) itu diberlakukan. Pada konteks yang sama HaKI menjadi penting dan layak dijadikan agenda-agenda besar pemerintah, yaitu agenda proteksi hak kekayaan intelektual setiap warga negaranya agar yang telah menghasilkan karya-karya dapat dihargai dan bagi warga negara yang lain dapat berfungsi sebagai stimulus agar kelak karya-karya baru dpat bermunculan lebih banyak lagi daripada sebelumnya.

Yang menjadi perkembangan terbaru belakangan ialah adanya usulan dari Uni Eropa kepada ASEAN untuk memperketat proteksi terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual. Tetapi derasnya penolakan terhadap usulan perluasan Uni Eropa – ASEAN di bidang HaKI ini timbul karena karakteristik dari produksi negara-negara ASEAN yaitu di bidang pertanian. Dimana pada setiap produk-produk yang beraneka ragam itu (kenakaragaman hayati) harus disertifikasi dengan proteksi perlindungan HaKI.

Read More

RidhoMu Saja Duhai Rabb

Rabb, bersama Rahmat yang Engkau curahkan kepada segenap penduduk bumi pagi ini. Bersama hujan yang Kau sisipkan keberkahan. Agar tanahnya kembali subur. Agar kuncup bunganya bermekaran lagi, agar buahnya jadi ranum, yang Engkau tundukkan mereka bagi manusia. Yang Engkau berikan sebagian kecil kekuasaanMu baginya demi kemakmuran dan kedamaian bumi.

Pagi ini hamba benar-benar tidak meminta apa-apa melainkan RidhoMu saja duhai Rabb. Lebih dari cukup hamba bisa mengenalMu lebih dekat dari sebelumnya. Lebih dari cukup hamba menerima KaruniaMu bersama hadirnya keluarga, kerabat dan saudara-saudaraku sejak takdir hidupku Kau tentukan permulaannya. Hingga Kau takdirkan kembali masa usainya kelak. Esok atau lusa. Entah kapan. Hanya Kau yang tau.

Read More

Peradilan Dalam Islam

Memahami secara benar kondisi negara-negara dimanapun yang saat ini begitu bergejolak dari segi keseimbangan sosialnya merupakan kemutlakan oleh siapapun kita sekarang. Memahami bahwa diantara rentetan peristiwa – peristiwa menyedihkan di negeri-negeri muslim terutamanya pasti punya sebab pokok yang mengakibatkan ketidaksesuaiannya menyebabkan hal-hal itu. Hampir semua gejolak itu berada diantara masalah-masalah yang ketidakadilan, kezaliman, pemerasan dan pencurian. Baik dengan skala yang dianggap kecil oleh sebagian kita maupun yang besar dampak kerugiannya bagi banyak orang. Namun adakah yang mampu menjawab apa yang kemudian menjadi hulu penyebab semua ketidakberesan itu. Sumber yang jika ia buruk penerapannya, maka secara positif kita menganggap dengan cukup yakin bahwa apa yang menjadi objeknya pasti terjadi ketidakseimbangan. Menimbulkan gejala-gejala konflik sosial dan kebrutalan nafsu emosional.

Read More

Depolitisasi Skandal Century Dengan Hukum

Patutlah disyukuri atas telah disetujuinya hak angket DPR untuk menyelidiki Penyertaan Modal Sementara (PMS) PT Bank Century. Tbk dengan jumlah dana sebesar Rp 6,7 Trilyun. Bank Century dinilai sebagai bank yang gagal bayar berdampak sistemik terhadap perbankan nasional. Sehingga dikeluarkan keputusan penyelamatan itu pada tanggal 21 November tahun lalu oleh MenKeu yang juga menjabat sebagai Ketua KSSK, Sri Mulyani. Setidaknya hak angket akan menyelesaikan lima target. Diantaranya, pertama, mengusut pelanggaran hukum. Kedua, menelusuri peranan mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji dalam pencairan dana nasabah. Ketiga, menyelidiki dugaan konspirasi antara pemiliki BC dengan BI dan DepKeu. Keempat, menyelidiki kemana saja aliran dana talangan. Dan yang kelima, pansus akan memeriksa apakah dana bailout Century juga mengalir untuk kepentingan politik.

Read More