Kerangka Konseptual Akuntansi

Kerangka konseptual akuntansi adalah sebagai gambaran umum dari struktur ilmu akuntansi..

Setelah Nonton "Hayya" Lalu Apa?

Film yang merupakan sekuel dari The Power of Love garapan Jastis Arimba.

Menikmati Danau Tolire di Ternate Yang Penuh Misteri

sempatkanlah singgah untuk sekedar beristirahat dan merasakan keindahan alam Danau Tolire yang sangat sejuk dengan udaranya cukup dingin.

Manusia Menurut Al Ghazali

Filsafat Islam dan tasawuf, pada umumnya, memandang manusia terdiri dari dua substansi

Time Value of Money Dalam Konsep Pengakuan Pendapatan

Islam tidak mengenal dan tidak membenarkan konsep nilai waktu uang (time value of money).

Senin, 16 Desember 2013

Optimis: Asset Perbankan Syariah Diprediksi Tumbuh 50.7% di 2014,

by @MES_Indonesia

Baiklah.. kita mulai kultwit Sharia Economic Outlook 2014 nya.
Semoga bermanfaat ya. Cateettt :)

Perekonomian Indonesia th 2014 msh akan tumbuh scr positif
#ShariaEconomicOutlook2014

Scr garis besar, kinerja perekonomian di Indonesia dipengaruhi
oleh 2 hal. #ShariaEconomicOutlook2014

Perekonomian nasional dipengaruhi 2 hal 1. Kondisi Perekonomian
Dunia 2. Pesta demokrasi Pemilu th 2014 #ShariaEconomicOutlook2014

Kemampuan eko.Indonesia yg bertahan pd th 2013 juga meningkatkan
optimisme resiliency (ketahanan) d th 2014
#ShariaEconomicOutlook2014

IMF, Bank Dunia dan ADB memperkirakan ekonomi Indonesia dpt tumbuh
positif d th 2014 #ShariaEconomicOutlook2014

Baiklah, tadi gambaran perekonomian nasional scr umum, selanjutnya
kita bahas Outlook Perbankan Syariah d th 2014
#ShariaEconomicOutlook2014

Perhimpunan dana di perbankan syariah masih di dominasi oleh
Deposito sebesar 57,75% dari total penghimpunan dana
#ShariaEconomicOutlook2014

Dg dominasi dana berup deposito, maka sumber dana yg diperoleh
perbankan syariah msh didominasi oleh dana mahal
#ShariaEconomicOutlook2014

Dana mahal artinya bagi hasil yg disalurkan ke para deposan masih
besar. Ada kelebihannya namun jg ada kekurangan
#ShariaEconomicOutlook2014

Kelebihannya, dg bg hsl yg bsr, bank syariah dpt menarik dana dr
masyarakat lbh banyak krn bagi hasil yg menarik
#ShariaEconomicOutlook2014

kekuranganya, dg bg hsl yg bsr u/ pr deposan, bank syariah msh di
dominasi o/ "dana mahal". Apa akibatnya?
#ShariaEconomicOutlook2014

Akibatnya, nisbah bagi hasil untuk pembiayaan juga akan besar. Hal
ini akan menyulitkan nasabah pembiayaan #ShariaEconomicOutlook2014

Lalu bagaimana dg komposisi akad pembiayaan di perbankan syariah?
#ShariaEconomicOutlook2014

Produk pembiayaan berbasis akad Murabahah masih mendominasi
portofolio pembiayaan perbankan syariah #ShariaEconomicOutlook2014

75.98% dr portofolio pembiayaan perbankan syariah menggunakan akad
Murabahah #ShariaEconomicOutlook2014

Sedangkan akad Mudharabah-Musyarakah berkontribusi 2.96% dari
total Pembiayaan #ShariaEconomicOutlook2014

Pembiayaan perbankan syariah msh didominasi o/ sektor konsumtif
45% dibandng u/ Modal kerja 37% dan investasi 18%
#ShariaEconomicOutlook2014

Dengan komposisi tsb, pembiayaan perbankan syariah msh didominasi
pembiayaan dg tenor relatif pendek #ShariaEconomicOutlook2014

Meski pertumbuhan Perbankan syariah th 2013 ckp menggembirakan,
bsr kemungkinan th 2014 tdk sebesar d th 2013
#ShariaEconomicOutlook2014

Melambatny perekonomian global dan pertumbuhan eko.Indonesia akan
berdampak lgsg kpd pertumbuhn perbankan syariah
#ShariaEconomicOutlook2014

Pada skenario pesimis, perbankan syariah diprediksi mengalami
pertumbuhan asset sebesar 34.7% #ShariaEconomicOutlook2014

Pd skenario pesimis, perbankan syariah diprediksi mengalami
peningkatan DPK sbesar 32.7% dan pembiayaan 37.46%
#ShariaEconomicOutlook2014

Pd skenario Optimis, Asset perbankan syariah diprediksi tumbuh 50.7%, DPK meningkat 47.46% dan pembiayaan 55.61% #ShariaEconomicOutlook2014

Selanjutny bgmn strategi Perbankan Syariah agar bs mencapai skenario Optimis? Lanjut simak ya sampai selesai ya :) #ShariaEconomicOutlook2014

Strategi 1. Merubah komposisi pembiayaan agar lbh banyak k sektor2 yg mdptkan insentif pajak pemerintah #ShariaEconomicOutlook2014

Contohnya meningkatkan pembiayaan ke sektor prdagangan ekspor yg mdptkan insentif brupa tax holiday dr pemerintah #ShariaEconomicOutlook2014

Strategi 2. Meningkatkan pembiayaan u/ sektor UMKM dg meningkatkan outlet2 pembiayaan #ShariaEconomicOutlook2014

Strategi 3. Meningkatkan jml kantor cabang/kantor cabang pembantu di daerah2 potensial shg DPK meningkat #ShariaEconomicOutlook2014

Strategi 4. Mendorong bertambahnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) baru di th 2014 #ShariaEconomicOutlook2014

Strategi 5. edukasi kpd masyarakat ttg produk2 perbankan syariah shg kesadaran masy smkin besar #ShariaEconomicOutlook2014

Strategi 6. Memastikan bhw produk dan jasa perbankan syariah tdk bertentangan dg prinsip2 syariah #ShariaEconomicOutlook2014

Hal tsb agar perbankan syariah memiliki diferensiasi yg jelas dg produk konvensional shg loyalitas masy meningkat #ShariaEconomicOutlook2014




Share:

Kamis, 05 Desember 2013

Menghindari Bisnis Yang Spekulatif dan Money Game



Pandangan Islam tentang Harta

Islam mendorong umatnya untuk bekerja, berwirausaha dan sejahtera. Ajaran ini terus menerus ditegaskan Allah swt dalam Al Qur’an melalui pengulangan kata harta (al maal atau amwaal) secara berulang-ulang dalam berbagai ayat-ayatnya. Pengulangan seperti itu adalah untuk menunjukkan urgensi dan kepentingannya. Kata maal (uang) terulang dalam Al-Quran sebanyak 25 kali (dalam bentuk tunggal) dan amwal (dalam bentuk jamak) sebanyak 61 kali. (Mu'jam Al-Muhfaras (Kamus Al-Quran) oleh Fuad Abdul Baqi)

Hal ini jelas menunjukkan betapa pentingnya persoalan harta, yang tidak saja sebagai penopang hidup kita, tetapi juga untuk menjalankan syariat Allah dan apalagi berjihad di jalan-Nya amat memerlukan harta yang banyak.

Pandangan Al-Quran ini juga bertitik tolak dari pandangannya terhadap naluri manusia. Seperti diketahui, Al-Quran memperkenalkan agama Islam antara lain sebagai agama fitrah dalam arti ajaran-ajarannya sejalan dengan jati diri manusia serta naluri positifnya. Dalam bidang harta atau keuangan, Al Qur’an secara tegas menyatakan:

“Telah menjadi naluri manusia kecintaan kepada wanita, anak-anak, serta harta yang banyak berupa emas, perak, kuda piaraan, binatang ternak, sawah, dan ladang...” (QS Ali 'Imran [3]: l4).

"Harta yang banyak" oleh Al-Quran disebut "khair" (QS Al-Baqarah [2]: 180), yang arti harfiahnya adalah "kebaikan". Ini bukan saja berarti bahwa harta kekayaan adalah sesuatu yang dinilai baik, tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa perolehan dan penggunaannya         harus pula dengan baik. Tanpa memperhatikan hal-hal tersebut, manusia akan mengalami kesengsaraan dalam hidupnya.

Salah satu bentuk memperoleh harta yang tidak baik adalah dengan bisnis money game. Bayanat ini bermaksud untuk mengingatkan kembali para kader tentang bahaya money game yang hingga sekarang masih marak dan berganti rupa. Banyak korban telah berjatuhan sejak dahulu hingga sekarang, termasuk para kader dan simpatisan di seluruh Indonesia.

Money Game

a.    Definisi

Money Game adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi, margin atau “profit” dengan besaran tertentu kepada investor atau hasil dari pendaftaran mitra usaha yang bergabung kemudian dan bukan dari hasil penjualan produk. Produk yang dijual tersebut hanya sebagai kamuflase atau tidak mempunyai mutu/kualitas dan volume yang dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu daya pikat money game adalah janji-janji mendapatkan untung besar dalam waktu singkat dengan usaha yang amat minimal. Investor cukup menanamkan dananya saja kepada pengelola usaha (praktisi money game) dan akan menerima margin rutin secara berkala secara tetap, besarannya atraktif dan nyaris tanpa resiko. Semacam passive income tetapi tidak diperoleh dari suatu usaha bisnis yang benar.

Pada titik tertentu dana akan habis atau tidak cukup untuk memberi margin yang disepakati, bahkan untuk mengembalikan investasi pokok sekalipun. Hal ini dikarenakan dana tersebut pada dasarnya tidak tumbuh dari perputaran bisnis yang normal, melainkan tumbuh dari perekrutan anggota atau investor baru. Kemudian dana pokok tersebut digunakan untuk membayar margin investor, membiayai operasional bahkan tentu saja memperkaya pengelola utamanya secara dramatis. Kalau pun ada perputaran bisnis yang real, volume bisnis dan marginnya amat jauh dari memadai untuk menutupi kewajiban-kewajibannya.

Pada saat dana semakin besar terkumpul dan semakin banyak anggota bergabung, namun pada saat yang sama tergerus untuk memenuhi kewajiban margin sekaligus penyimpangan sebagaimana disebut di atas, maka biasanya terjadi krisis likuiditas dan pada puncaknya dana-dana pokok investor macet dan tidak dapat dikembalikan. Kejadian ini bisa berlangsung lama bahkan bertahun-tahun, belasan tahun bahkan puluhan tahun berjalan dengan manis tanpa ada gejolak. Semakin lama berlangsung, biasanya ledakan kasusnya juga semakin besar dan komplikasi masalah yang ditimbulkan semakin berat.

b.    Sejarah

Bisnis money game seringkali disebut modus/skema Ponzi karena kaitan historisnya. Skema Ponzi merupakan sebuah istilah untuk praktek kotor dalam bisnis keuangan yang menjanjikan pemberian keuntungan berlipat ganda yang jauh lebih tinggi dari keuntungan bisnis riil bagi investor yang mau menyimpan dana investasinya lebih lama di perusahaan investasi seperti sekuritas, bank, asuransi ataupun investment banking. Para invesor umumnya tidak tahu dan tidak mau tahu darimana perusahaan membayar keuntungan yang dijanjikan.

Nama Ponzi diambil dari seorang penipu bernama Charles Ponzi yang tinggal di Boston, AS. Ponzi terkenal dengan penipuannya karena menawarkan investasi berupa transaksi spekulasi perangko AS terhadap perangko asing di era 1919-1920.

Ponzi mendirikan ‘The Security Exchange Company’ pada 26 Desember 1919, yang menjanjikan investasi dengan balas jasa 40% dalam 90 hari. Padahal kala itu bunga bank pada saat itu hanya 5% per tahun. Tidak sampai satu tahun, diperkirakan sekitar 40,000 orang mempercayakan sekitar US$ 15 juta atau sekarang senilai US$ 140 juta dalam perusahaannya. Untung yang dijanjikan Ponzi ternyata hasil tambal sulam. Pada pertengahan Agustus 1920, audit oleh pemerintah terhadap usaha Ponzi menemukan bahwa Ponzi sudah bangkrut. Total aset yang dimilikinya sekitar US$ 1,6 juta, jauh di bawah nilai utangnya kepada investor.


c.     Ciri-ciri

1. Pola penawaran : Peluang Investasi

Pada awalnya, penawaran bisnis yang diberikan berupa peluang investasi untuk suatu kegiatan usaha, nyaris sama dengan penawaran bisnis yang normal pada umumnya. Calon investor akan didekati dan ditawarkan keuntungan dari suatu prospek bisnis. Obyek bisnis yang ditawarkan biasanya satu jenis, misalnya bisnis sapi, intan, voucher pulsa, peternakan ayam, dsb.

Pola investasinya biasanya menawarkan suatu margin yang flat (tetap).

Sistem pelaksanaan dan prosedurnya biasanya juga distandarisasi dan seragam karena dirancang untuk menjaring volume “nasabah” yang banyak.

2. Margin : Atraktif dan Tetap (Flat)

Sebagaimana disebut di atas, salah satu ciri yang paling khas dari modus money game ini adalah pesona margin keuntungan yang atraktif, besar dan tetap (flat), serta dianggap nyaris tanpa resiko dan berkeringat. Misalnya dijanjikan margin 10% per bulan dari dana yang ditanamkan atau 120% per tahun. Bandingkan dengan bunga deposito yang hanya 6-8% per tahun, obligasi 10-14% per tahun, saham 12-50% per tahun yang itu pun sangat fluktuatif dan besar resikonya. Jadi, kalau ada orang menjanjikan keuntungan 120-180 persen, apalagi sampai 800 persen per tahun, hampir dipastikan money game.(Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) edisi XXXVI April-Juni 2007) Apalagi bersifat flat/tetap.

Selain itu, margin tersebut umumnya bersifat flat/tetap. Ada pengelola money game yang terang-terangan menawarkan margin flat persis seperti bunga bank, adapula yang menawarkan pola bagi hasil namun pada dasarnya sama, yaitu memberi margin yang flat.

Ketidaklogisan ciri ini adalah dari segi:

(a) Margin yang besar. Hampir tidak mungkin memberi margin yang amat besar mengingat produk yang diperdagangkan umumnya komoditi umum yang memiliki persaingan ketat dan dengan demikian marginnya harus kompetitif. Besaran margin ini belum tentu 10% per bulan, bisa saja lebih kecil dari itu apalagi kalau lebih besar.

(b) Margin yang flat/tetap. Hampir tidak mungkin suatu bisnis selalu memiliki keuntungan yang tetap sepanjang waktu, selama bertahun-tahun. Pasti fluktuatif, bahkan sesekali merugi. Selain itu, margin flat secara nyata bernuansa transaksi ribawi yang sudah jelas hukumnya.

3. Bisnis : Size riil kecil, spekulatif dan manipulatif

Bisa saja produk bisnis yang akan dikelola dari dana investor tersebut adalah sesuatu yang riil namun dipastikan volume perputaran tersebut tidak seimbang dengan volume dana yang terkumpul atau bahkan hanya sebagai kulit atau kamuflase belaka.

Misalnya, penawaran investasi terhadap bisnis voucher pulsa. Dana yang digunakan untuk transaksi real perdagangan pulsa jauh lebih sedikit dibandingkan volume dana keseluruhan yang dapat mengakibatkan moral hazard dan penyimpangan.

4. Tranparansi : Minim

apalagi mengaudit secara mendalam operasional bisnis tersebut. Umumnya hanya diberi informasi permukaan saja, misalnya fisik beberapa sample dokumen, fisik tempat usaha dan sebagainya. Inipun hanya bersifat sekedar showcase atau “etalase” saja yang bagi orang awam dirasa memadai. Apalagi bila setoran margin bulanan yang dijanjikan lancar diberikan, maka sangat mungkin mengurangi keawasan, kehati-hatian dan daya kritis dari investor.

Bagi investor yang jeli, ia akan segera mengetahui kejanggalan dengan melihat secara fisik bisnis tersebut dan apalagi bila dilengkapi dengan logika dan bukti-bukti transaksinya dan segera keluar (exit) dan menarik dananya sebelum segalanya menjadi terlambat.

5. Anggota

Pada dasarnya, sumber dana utama dari permainan money game ini adalah dari uang/investasi para anggota. Karena dana harus tumbuh terus dengan pesat untuk memenuhi kewajiban dan penyimpangan tanpa diiringi perputaran usaha yang memadai, maka jalan satu-satunya adalah: merekrut secara terus menerus anggota baru (= dana baru) !

Maka aktifitas yang sangat menonjol adalah kegiatan merekrut anggota baru yang jauh lebih dominan ketimbang membicarakan bisnis realnya itu sendiri. Seringkali pula biaya bergabung menjadi anggota jauh lebih tinggi dibanding umumnya bergabung ke suatu jaringan MLM yang wajar dan baik.

Terkadang dirancang dengan pola Multi Level (MLM) secara tertutup dimana investor sangat boleh jadi tidak mengerti aliran dananya akan mengalir dan terhenti kemana. Pola ini sering dipilih oleh oknum pengelola money game, selain sebagai teknis pemasaran yang murah dan efektif, adalah juga untuk mendistribusikan tanggung jawab dan resiko bila di kemudian hari kepada para jejaringnya yang juga bertugas mencari dana. Seringkali pola ini –sengaja- tidak diiringi dengan akad perjanjian yang memadai alias lemah, atau bahkan tidak ada sama sekali.

6. Teknik

Berbagai cover biasa dijalankan oleh para pelaku. Bisa perorangan tanpa badan hukum (man-to-man), menggunakan cover PT/Perusahaan, pemasaran jaringan (multi level marketing), arisan berantai, koperasi simpan-pinjam, hingga penggunaan teknologi internet.

7. Legalitas

Umumnya pengelola bisnis ini tidak memiliki izin yang memenuhi persyaratan UU alias ilegal. Dalam hal investasi ada aturan Bapepam dan dalam hal kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat diatur dalam UU RI No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya pasal 46 ayat 1, yang menjelaskan ancaman pidana dan denda bagi siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia.

d.    Akibat

1. Harta pribadi terkuras. Apabila dana investasi berasal dari tabungannya sendiri, maka resiko terbesarnya adalah dana tersebut habis ludes karena tidak dapat dikembalikan oleh pengelola money game. Hal ini terutama berlaku bagi investor yang bergabung belakangan. Bagi investor pendahulu, bisa saja dana pokok mereka sudah impas dari margin yang diberikan selama ini.

2. Aset ludes dan terjerat hutang yang amat besar. Umumnya dana yang disetorkan adalah juga dana saudara, teman, tetangga atau pihak ketiga lainnya yang ia kumpulkan atas dasar trust/kepercayaan dan iming-iming dahsyatnya keuntungan. Banyak informasi dari berbagai daerah tentang kader yang menjadi korban dan akhirnya dikejar hutang ratusan juta hingga milyaran; aset sudah ludes, aset orangtua/mertua juga jadi korban, harta habis, tidak ada income, anak terancam putus sekolah, friksi rumah tangga, dan itu pun hutang masih jauh dari lunas. Belum lagi ancaman perkara hukum pidana dan perdata yang sewaktu-waktu mengintai. Komplikasi masalah ini sedemikian berat sehingga berdampak pada banyak hal keaktifan dan kehidupan kader yang bersangkutan.

3. Wibawa institusi Partai terkena dampak negatif dikarenakan banyak juga yang memperoleh funding melalui pintu simpatisan dan konstituen.

4. Resiko bagi pelaku hanyalah penjara 5-6 tahun dan sita aset yang terdeteksi, sementara para korban mungkin harus menderita seumur hidupnya bahkan hingga keturunannya!

5. Menyuburkan mentalitas malas berusaha.

6. Mengurangi perputaran sektor riil dan memperburuk ekonomi bangsa.

Contoh Kasus yang sudah mendapat keputusan hukum*:

No
Penyelenggara
Bidang
Modus
Korban
(estimasi)
Vol. Dana
(estimasi)
1
PT Qurnia Subur Alam
Raya (QSAR)
Agribisnis
Investasi di
agrobisnis. Margin
80-100%/thn.
6800
500 Milyar
2
Banyumas Mulia Abadi
(BMA)
Merchandise
Belanja berbonus.
ribuan
2,9 Trilyun
3
Probest
Kerajinan seni
Menjual kerajinan
seni lewat internet
dengan
menjanjikan
keuntungan      40-
400 persen dari
modal             yang
disetor.
1753
59 Milyar
4
PT Tri Abadi Mandiri
(Lihan)
Bisnis intan
Investasi
perdagangan
intan, margin
10%/bulan.
3475
800 M  1
Trilyun
5
PT Sarana Perdana
Indoglobal (SPI)
Investasi
Keuangan
Surat berharga,
margin 3-4%/bln
Puluhan
ribu
2,1 Trilyun
6
PT. WBG (Wahana
Bersama Globalindo)
Investasi
keuangan
Surat berharga,
margin 24% per
tahun (2% per
bulan)
10 ribu
3,5 Trilyun












e.    Tinjauan Syar’i

1. Setiap transaksi yang mengandung unsur                ketidaktransparanan atau ketidakjelasan maka termasuk jual beli gharar yang dilarang oleh syara’ berdasarkan hadits:

“Rasulullah SAW melarang jual beli gharar.” (HR .Muslim)

Bentuk-bentuk gharar (ketidakjelasan) yaitu:

a. Jahalatul-‘Aqidain )( ; Setiap bentuk bisnis yang tidak jelas para pihak yang terlibat dalam aqad (al aqidain – antara investor dan pengelola) seperti muncul operator seolah-olah sebagai pengelola atau kolektor, seolah-olah sebagai manajer, hal itu tidak memenuhi syarat wudhuh al aqidain (kejelasan pelaku transaksi yang memiliki hak dan kewajiban).

b. Jahalatul-ma’qud ‘alaih ) (; Setiap bentuk bisnis yang tidak jelas obyek transaksinya (ma’qud ‘alaihi); atau obyeknya ada tetapi tidak sepadan dengan harga yang dialokasikan yang merupakan dua substitusi (‘iwadhain). Termasuk juga akad yang jelas namanya tetapi tidak jelas karakteristik (muwashofat) turunannya.

c. Jahalatul-‘aqd )دقعلا ةلاهج ( ; setiap bentuk bisnis yang tidak jelas skema, nama, bentuk akad atau transaksinya.

2. Setiap bentuk bisnis yang menawarkan keuntungan yang tidak wajar seperti salah satu substitusinya tidak jelas atau tidak wajar nilai ekonomisnya adalah tidak syar’i termasuk kategori akli amwaalinnaas bil baathil (menurut sebagian ulama).

3. Setiap bentuk jual beli yang menawarkan fixed return/flat/tetap adalah tidak syar’i sebab bertentangan dengan kaidah syar’iyyah al ghunmu bil ghurmi dalam hadits:

“Baginya keuntungan dan tanggungjawab atas resikonya” (HR Al-Hakim, Ad-Daruqutni)


Kesimpulan:

Bisnis yang bersifat money game adalah haram karena merupakan bisnis spekulatif yang mengandung unsur ketidak wajaran, penipuan, penzaliman dan merugikan.

Seruan:

1. Para kader harus menjauhi bisnis yang bersifat money game dan harus terlibat aktif dalam mensosialisasikan bentuk-bentuk bisnis money game dan bahayanya kepada sesama kader, simpatisan dan konstituen.

2. Bagi para kader yang masih terlibat dalam bisnis yang diduga kuat sebagai money game, agar segera meninggalkannya secepat mungkin dan bertaubat.

3. Para kader yang mengetahui tentang praktek-praktek bisnis money game yang beroperasi di wilayahnya, baik yang sudah berhenti operasi maupun masih berjalan, agar melaporkannya kepada struktur Bidang PEDK di wilayahnya masing-masing.


 Jakarta, 1 Rabiul Awwal 1433H/25 Januari 2012M

Dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat
Partai Keadilan Sejahtera Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan
KH. Jazuli Juwaini Lc, MA (Ketua)

Dii’timad oleh Dewan Syari’ah Pusat
Partai Keadilan Sejahtera
KH. DR. Surahman Hidayat, MA(Ketua)



Share:

Selasa, 03 Desember 2013

Konsep Dasar Akrual Menurut Ahli-Ahli Akuntansi Syariah

Sebenarnya peredabatan penggunaan dasar akrual atau dengan dasar kas pada konsep pengakuan pendapatan atau transaksi entitas syariah sudah muncul ke permukaan setelah terbitnya PSAK 59 tentang Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh IAI. Namun, adanya PSAK Syariah tersebut masih tetap mendapat kritik dari beberapa ahli akuntansi syariah di Indonesia. Berkenaan dengan hal itu, materi kritik ditujukan khususnya terhadap konsep dasar akrual yang dianggap sarat dengan turunan nilai-nilai kapitalisme dalam kerangka konseptual (conceptual framework) akuntansi konvensional. Hal tersebut dinilai sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip akuntansi dalam Islam.

Sebut saja Harahap (2008) yang mengataklan bahwa tatanan sosial, ekonomi, dan bisnis yang membentuk PSAK Syariah belum berasal dari tatanan sosial, ekonomi dan bisnis yang Islami tetapi hasil ‘cangkokan’ ke dalam akuntansi konvensional. Hal ini mengakibatkan dualisme. Dualisme ini terjadi karena kerangka konsep dalam penyusunan PSAK filosofinya bukan merupakan conceptual framework yang sebenarnya bahkan masih mengacu pada sistem konvensional.
Kritik secara khusus ditujukan terhadap hadirnya PSAK Syariah yang dinilai bahwa asumsi dasar yang digunakan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) sama dengan konsep akuntansi keuangan secara umum, yakni konsep kelangsungan usaha (going concern) dan dasar akrual. Meskipun pengakuan pendapatan untuk tujuan bagi hasil digunakan dengan dasar kas. Karena sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 14 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Lembaga Keuangan Syariah.

Menurut Adnan (2005), aspek pengakuan memegang peranan penting sebagai kerangka dasar karena pengakuan merujuk kepada prinsip yang mengatur kapan dicatatnya transaksi pendapatan, beban, laba, dan rugi. Konsep pengakuan akan berpengaruh banyak dalam menentukan aktiva, pasiva, dan laba rugi operasi perusahaan. Dalam hal ini, aspek pengakuan yang dipakai IAI dan AAOIFI adalah basis akrual.

Dari pihak yang tidak setuju diterapkannya asumsi dasar basis akrual dan memilih basis kas beralasan bahwa apa yang terjadi besok adalah ghoib sehingga tidak seharusnya mengakui pendapatan sebelum nyata-nyata berbentuk aliran kas yang secara riil masuk ke bank. Sri Nurhayati dan Wasilah (2008) mengatakan bahwa pihak yang tidak setuju juga beralasan bahwa konsep akrual basis tidak dapat dipakai sebagai cara menghitung zakat mengingat zakat harus dibayar berdasarkan kekayaan yang telah diterima manfaatnya (menurut mazhab Maliki) dan juga, menurut mazhab Syafi’i, bagi hasil atas mudharabah didasarkan atas keuntungan kas yang diterima.

Muhammad (2002) yang dikutip Surya (2011) mengatakan bahwa seharusnya menerapkan basis kas karena dalam perbankan syariah menganut sistem bagi hasil yang kemudian dikenal sebagai bank bagi hasil. Di bank bagi hasil hanya membukukan pendapatan yang telah diterima saja dan mengabaikan pendapatan yang akan diterima.
Menurut Adnan (2005), berdasarkan praktek beberapa bank syariah, terjadi sebuah penyimpangan dalam pelaksanaan basis akrual. Misalnya, dasar akrual hanya dipakai untuk pengakuan beban atau biaya, tetapi dasar kas dipakai untuk pengakuan pendapatan dan laba. Argumentasi yang dijadikan alasan landasan atas sikap ini adalah unsur ketidakpastian dan konservatisme.

Mulawarman (2008) yang dikutip Surya (2011) menyarankan untuk mengubah basis akrual menjadi  sinergi basis Akrual dan kas. Khusus basis akrual beliau menyatakan asumsi tersebut sangat bertentangan dengan prinsip dan akhlak syariah bahkan tujuan laporan keuangan akuntansi syariah. Dasar akrual tidak sepenuhnya dapat digunakan secara langsung. Seperti diketahui bahwa prinsip akrual melakukan pencatatan fakta (merekam arus kas masa kini), potensi (merekam arus kas masa depan) dan konsekuensi (merekam arus kas masa lalu). Khusus mengenai pencatatan potensi menggunakan prinsip present value yang sarat dengan penghitungan bernuansa riba dan gharar.

Surya (2011) mengatakan  bahwa para ahli akuntansi Islam yang menentang basis akrual berdalil dengan menggunakan QS Lukman ayat 34 yang menyatakan bahwa apa yang terjadi esok dan mendatang adalah ghoib. Sehingga tidak boleh pendapatan belum pasti dicatat sebagai penghasilan. Dengan diterapkannya basis akrual dalam akuntansi Islam, maka akan terjadi pendapatan perseroan lebih besar tetapi bagi hasil yang diperoleh kecil. Dengan demikian, dalam penggunaan basis akrual terdapat unsur Taghrir dan pihak yang paling mungkin dirugikan adalah nasabah yang masih awam.

Menurut Harahap (2008), dalam akuntansi isu basis akrual dan kas ini sudah lama dibicarakan dan pada akhirnya yang diterapkan adalah dominan dasar akrual (accrual basis) dan untuk transaksi tertentu dapat menggunakan dasar kas (accrual basis). Biasanya dasar kas itu digunakan jika kemungkinan realisasi  dari transaksi itu masih bersifat fifty-fifty atau “remote” agak jauh kemungkinannya. Namun diluar mainstream pemikiran akuntansi sebutlah misalnya T.A. Lee atau Thomas, mereka  menganjurkan penerapan dasar kas atau bebas alokasi sehingga akuntansi lebih bersifat sains dan pasti tidak ada alokasi, taksiran. penyusutan, dan berbagai taksiran penyisihan. Selanjutnya Harahap (2008) menjelaskan bahwa bila dasar akrual diterapkan dalam akuntansi bank syariah bisa dinilai kurang riel dan bisa mengelabui nasabah karena menempatkan pendapatan yang belum direalisasikan sebagai pendapatan. Hal ini bisa menyulitkan pihak bank jika nantinya pendapatan itu tidak bisa direalisasikan.

Harahap (2004) menjelaskan bahwa dasar akrual tidak sepenuhnya berlaku bagi bagi entitas syariah karena khusus dalam perhitungan pembagian hasil laporan keuangan menggunakan dasar kas. Konsep ini merupakan tuntutan dari praktisi agar kewajiban untuk pembagian hasil yang akan dibayarkan kepada pemilik dana tidak lebih bayar (overpayment) seandainya pada akhirnya penerima dana pembiayaan tidak membayar kewjiban bagi hasilnya.

Menurut Zainulbahar Noor (2005) yang dikutip Surya (2011), otoritas perbankan telah memberikan loop hole bagi kemungkinan terjadinya korupsi di bank syariah dengan ditetapkannya basis akrual untuk mengganti basis kas yang sebelumnya telah di praktekan oleh perbankan syariah. Hal ini dimulai dalam bentuk pempublikasian neraca dan laba rugi akhir tahun yang bersifat window dressing.

Menurut Rais (2002) yang dikutip Surya (2011) apabila kita melakukan taqyid al ayat (berkaitan antar ayat Al-Quran) surat Al-Baqarah ayat 282 dengan surat Lukman ayat 34, maka kita akan melihat indikasi bahwa basis akrual (khususnya pendapatan) tidak diperkenankan. Untuk memperkuat hal itu, sebagian ulama menyatakan bahwa perintah QS Al-Baqarah ayat 282 hanya sebatas mencatat transaksi bukan mengakui perolehannya. Pengakuan perolehan, baru dilakukan pada saat diterimanya dana (kas). Ketegasan larangan mengakrualkan pos pendapatan, sepertinya tidak berlaku pada sisi biaya.

Rais (2002) yang dikutip Surya (2011) juga menyatakan basis kas sangat tepat bila digunakan untuk perhitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil. Bahkan menurutnya, tidak hanya untuk bagi hasil tetapi juga untuk pendapatan jual beli dan sewa. Selanjutnya beliau juga menjelaskan bahwa penerapan basis kas dapat menutupi lubang-lubang manipulasi yang dapat dilakukan manajemen. Di samping itu juga, nasabah dapat mengetahui dan menilai secara riel pendapatan bank karena pendapatan yang dicatat sebesar yang terealisasi.

Dari beragamnya pendapat para ahli akuntansi syariah di Indonesia, maka sebenarnya tidak serta bahwa dasar akrual sebagai dasar pengakuan pendapatan dapat menimbulkan pengelabuan informasi keuangan entitas syariah, peluang adanya rekayasa atau manajemen laba. window dressing, dan kejahatan akuntansi lainnya. Sebab, dasar akrual sebagai konsep pengakuan transaksi adalah suatu hal sedang kejahatan akuntansi yang telah terjadi merupakan hal lain. Meskipun dasar akrual sering dijustifikasi sebagai penyebab kejahatan akuntansi tersebut.

Oleh sebab itu, adalah hal yang paling penting adalah mendefinisikan kembali apa yang dimaksud dengan dasar akrual menurut akuntansi syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Setelah itu dipaparkan batasan-batasan dasar akrual dalam pengakuan transaksi atau peristiwa ekonomi lainnya. Namun sebenarnya jika sampai tidak ditemukan batasan-batasan yang jelas yang sesuai syariah, dan juga untuk menghindari adanya unsur riba maupun gharar dalam pengakuan pendapatan, maka dapat digunakan pendekatan konservatisme (kehati-hatian) yang hal inipun dianjurkan oleh Islam.
Share:

Manusia (Insan) Sebagai Objek Kaderisasi

Maha Suci Allah yang telah menciptakan manusia sebagai penciptaanNya yang lain di antara makhluk ciptaanNya. Menyempurnakan bentuknya dan memuliakan dirinya sebagai makhluk yang menjadi khalifah fil ardh yang tidak dibebankan kepada makhluk yang lain.

Sebagai makhluk yang termulia, makhluk yang paling indah bentuk dan kejadiannya, manusia diberikan kebebasan memilih dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk.Diberikan kemampuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan dibekali dengan alat-alat pendukungnya dalam memperoleh ilmu pengetahuan tersebut, seeprti pendengaran, penglihatan, akal (pikiran), hati dan lisan.Tentunya atas segala kemualiaan dan keindahan penciptaan itulah Allah SWT memberikan amanah sebagai khalifah di bumi yang bertugas sebagai pemimpin untuk mengatur bumi berdasarkan petunjuk dan syariat Allah SWT.Bertugas pula untuk memakmurkan bumi dan mengelurakan potensi yang terkandung di dalamnya demi kesejahteraan umat manusia itu sendiri dan makhluk lainnya di bumi.

Menurut M. Saeed Sheikh (1976) di dalam A Dictionary of Muslim Philosophy, menyatakan bahwa manusia terdiri dari dua substansi.Substansi yang pertama bersifat materi (badan) dan substansi yang kedua bersifat immateri (jiwa).Hakikat manusia menurutnya adalah substansi immaterialnya. Hal ini bersumber dari pengertian al nafs  yang memiliki arti sebagai substansi yang berdiri sendiri karena dipandang bebas dari (tidak terikat pada) badan. Ketinggian dan kesempurnaan manusia diperoleh dengan memfungsikan substansi immaterial itu, dengan jalan mempertajam daya-daya yang dimilikinya (Nasution, 1988 : hal 2).

Menyikapi bahwa yang menjadi objek dari kaderisasi FoSSEI adalah manusia, maka menjadi penting untuk mendefinisikan secara benar hakikat manusia itu sendiri dan kedudukannya di hadapan Allah SWT. Mengenali secara benar dan mendalam atas hakikat dan kedudukan tersebut juga akan memudahkan kita dalam menumbuhkan dan mengembangkan kader agar setiap kader lebih menyadari hakikat penciptaannya, yakni untuk beribadah kepada Allah SWT dengan beragam aktivitasnya. Berarti secara jelas kita menyepakati, bahwa muara dari apapun dan bagaimanapun pembinaan atau kaderisasi dilakukan, adalah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dan semakin giat beribadah. Sehingga, proses kaderisasi yang diimplementasikan tidak lain hanya untuk mensucikan diri secara kolektif dan tidak keluar dari syariat yang telah Allah tetapkan.

Pembahasan mengenai mahasiswa yang termasuk generasi muda di dalam sruktur masyarakat sosial suatu negara, ialah mereka (pemuda) sejak dulu hingga saat ini merupakan pilar kebangkitan utama.Ia memiliki rahasia kekuatan yang tidak dimiliki oleh generasi anak-anak maupun generasi orangtua. Oleh sebab para mahasiswa yang tidak lain adalah intelektual muda, memiliki kekhasan atas status dirinya sebagai pemuda. Ia (pemuda) mengakumulasi serangkaian dan beragam potensi untuk dapat memanifestasikan apa yang menjadi basis pemikirannya untuk diimplementasikan di dunia nyata, bagi masyarakatnya secara umum. Ia (pemuda) memiliki keimanan yang teguh, kekuatan fisik yang kuat, dan pemikiran yang matang. Sebab ia berjalan di muka bumi dengan fitrah kemanusiaannya, bekerja di dunia dengan asas keislamannya, dan berfikir dalam relung-relung pikirannya dengan tuntunan Rabbnya. Yang dengan bekal itulah, ia mampu menjadi pelopor kebangkitan umat di tengah keterpurukannya. Dan alangkah bahagianya jika para mahasiswa yang juga sebagai generasi muda, termasuk ke dalam golongan yang dimaksud dalam surat Al Kahfi ayat 13, “Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan Kami tambahkan kepada mereka petunjuk.”

Al Ghazali di dalam Mi’raj Al Salikin, menggambarkan manusia terdiri dari al nafs, al ruh, dan al jism,  yang ketiganya menjadikan manusia khas di antara makhluk ciptaan Allah lainnya. Al ruh yang dimaksud Al Ghazali adalah  panas alami (al hararat al ghaziriyyat) yang mengalir pada pembuluh-pembuluh nadi, otot-otot dan syaraf. Al jism, adalah yang terdiri dari unsure-unsur materi, yang pada suatu saat komposisinya bisa rusak dan merupakan bagian dari manusia yang paling tidak sempurna. Sedangkan, al nafs  adalah substansi yang berdiri sendiri, dan tidak bertempat.

Maka, dengan demikian arah dari pembahasan objek kaderisasi, yakni mahasiswa (insan), harus menumbuhkembangkan dan merawat ketiga komponen tersebut tanpa terkecuali.Karena, optimalnya manusia dalam beribadah kepada Allah SWT, sangat dipengaruhi oleh masing-masing komponen tersebut dan terdapat kesalingtergantungan antara ketiganya. Meskipun dalam proses penyempurnaan diri, terdapat beberapa pendapat bahwa ada satu komponen manusia yang paling dominan di antara komponen lainnya. Seperti pernyataan J Spencer Tirmingham (1973), dalam The Sufi Orders In Islam, bahwa akal bukan merupakan daya saing yang terpenting karena usaha penyempurnaan diri di dalamnya bukanlah proses intelektual, melainkan penajaman daya-daya intuisi dan emosi.

Fokus pembahasan ini bukanlah pada bagian-bagian yang para ahlipun masih berselisih pendapat, namun pengutaraan sedikit mendalam mengenai manusia yang saat ini sedang dibahas sebagai objek kaderisasi adalah urgensinya menjadikan ketika komponen manusia tersebut sebagai objek rinci yang harus dirawat dan dikembangkan dalam proses kaderisasi. Agar pada setiap komponen tersebut juga terjaga dari penyimpangan yang telah digariskan Allah SWT, agar pula ketiga komponen tersebut membawa diri manusianya kepada hakikat dirinya sebagai makhluk yang mulia di hadapan Allah SWT. Sehingga, pada setiap fase-fase kaderisasi yang dilakukan, tidak lain hanya untuk mengarahkan atau menjadi trigger (pemicu) untuk setiap kader dapat lebih mengenali dirinya sebagai al insan  (hakikat kemanusaiannya) yang diciptakan Allah. Sebab, Al Ghazali mengatakan bahwa pengenalan hakikat diri adalah dasar untuk mengenal Tuhan.
oleh : Erwin Setiawan & Tim Departemen Nasional PER FoSSEI  2011-2012
dikutip dari "Buku Pedoman Kaderisasi FoSSEI"

Share:

Kamis, 28 November 2013

BreadTalk Belum Perpanjang Sertifikat Halal, BMI Tetap Jalin Kerjasama

Kamis, 28 November 2013, berikut Twitstorm oleh @halalcorner

0. Dear Tweeps, malam ini kami akan melakukan twitstorm ttg Kasus Kerjasama @BreadtalkIndo dan @BankMuamalat dg hastag #BMIBT | Bantu RT ya

2. @BreadtalkIndo telah dicabut SH olh MUI sejak thn 2005 dan belum memperpanjangnya hingga kini, dg alasan mahal&diperas #BMIBT

3. Sehingga MUI tdk dpt menjamin keberlangsungan kehalalan produk @Breadtalkindo | Jk alasan mahal outlet Mc D dan KFC lbh byk dr BT #BMIBT

1. Sehubungan iklan kerjasama @bankmuamalat dan @BreadTalkIndo, kami menguraikan beberapa fakta sbb #BMIBT pic.twitter.com/CGKo7ORrRU



4. @bankmuamalat dg diwakili oleh Dewan Penasehat Syariat tlh melakukan pemeriksaan kpd @Breadtalkindo #BMIBT pic.twitter.com/MZjpSjJNBM



5. DPS bukanlah lembaga Halal dan tidak mempunyai kompetensi utk.melakukan uji Halal thd suatu produk #BMIBT

6. Tindakan gegabah yg dilakukan @bankmuamalat dg diwakili DPS yg menyetujui kontrak dg @Breadtalkindo yg mengklaim halal sendiri #BMIBT

7. Apakah @bankmuamalat yg diwakili DPS sdh melakukan cek alat produksi, gudang, transportasi, database bahan&sistem jaminan Halal #BMiBT

8. Apakah @bankmualamat diwakili DPS melakukan audit Halal di seluruh outlet milik @Breaktalkindo dg teliti? #BMIBT

9. Apakah @bankmualat yg diwakili DPS melaporkan hasil pemeriksaannya ke MUI utk diberikan pernyataan resmi Halal.bg @Breadtalkindo? #BMIBT

10. Jika sudah maka kami meminta @bankmualat yg diwakili DPS dan @Breadtalkindo memperlihatkan SH utk seluruh menu dan outletnya #BMIBT

11. Jika dlm waktu 1x24 jam tdk memperlihatkan SH yg dimaksud maka @bankmuamalat yg diwakili DPS & @breadtalkindo berbohong pd publik #BMIBT

12. Kami meminta penjelasan dr pihak @bankmuamalat dan @breadtalkindo atas kasus ini stlh kami cek ke MUI Pusat #BMIBT

13. Pernyataan MUI Pusat yg diwakili ibu Lia Amalia, Kabid Promosi&Sosialisasi Halal LPPOM MUI, @breadtalkindo TIDAK memperpanjang SH #BMIBT

14. Karena TIDAK memperpanjang SH maka MUI MENCABUT SH milik @Breadtalkindo cc @halalindonesia #BMIBT

15. Demikian, kami menanti jawaban dr pihak @bankmuamalat dan @breadtalkindo , terima kasih ats kerjasamanya #BMIBT
Share:

Minggu, 24 November 2013

Konsep Dasar Akrual

Dalam akuntansi terdapat dua metode pencatatan transaksi berkaitan dengan aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Kedua metode tersebut adalah metode pencatatan berbasis kas (cash basis) dan metode pencatatan berdasar akrual (accrual basis). Keduanya memiliki dasar yang mangasumsikannya untuk dipilih mana metode pencatatan yang akan digunakan oleh entitas atau perusahaan dalam proses akuntansinya.
Sebagai implikasi dari penerimaan akuntansi terhadap konsep penandingan (matching) berikut konsep upaya dan hasil, maka akuntansi menjadikan asumsi dasarnya dengan asumsi dasar akrual sebagai metode pengakuan dan pencatatannya dalam suatu transaksi. “Penghimpunan(accrued) dan penangguhan (deferred) adalah tahap-tahap yang sangat erat hubungannya dengan proses menandingkan,”(Suwardjono, 1986, hlm.28). Seluruh pengakuan unsur laporan keuangan pun tidak luput dari asumsi dasar akrual ini.
Suwardjono (1986) mengilustrasikan hubungan antara dasar akrual dengan penandingan, antara pendapatan dengan biaya dalam konsep penandingan (matching concept) yakni mengharuskan bahwa pendapatan yang terhimpun(accrued) dan sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima uangnya untuk diakui dan dicatat. Sehingga, aktiva perusahaan akan naik sebesar jumlah rupiah hak yang terhimpun(accrued assets) karena penyerahan barang atau jasa. Menurutnya, jika hal tersebut tidak dicatat, jumlah rupiah atau jasa yang diserahkan menjadi tidak cocok dengan kenyataannya. Dalam hal ini berarti tidak sesuai dengan jumlah fisik barang atau jasa yang benar-benar telah diserahkan kepada konsumen.
Asas akrual memang lebih tergambar konsep dasar pengakuannya yakni pada asas pengakuan pendapatan dan biaya yang diakui oleh entitas.  Suwardjono (2005) mendefinisikan:
Asas akrual adalah asas dalam pengakuan pendapatan dan biaya yang menyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat hak kesatuan usaha timbul lantaran penyerahan barang atau jasa ke pihak luar dan biaya diakui pada saat kewajiban timbul lantaran penggunaan sumber ekonomik yang melekat pada barang dan jasa yang diserahkan tersebut. (Hlm. 237)

Atas dasar konsep akrual ini, akuntansi mengakui adanya akun-akun akruan (accruing) dan adanya penangguhan (deferred). Kedua konsekuensi tersebut dengan demikian sangat erat dengan proses penandingan (matching) dalam akuntansi
Financial Accounting Standard Board (FASB) yang dikutip Belakoui (1992) yang berada di Amerika Serikat mendefinisikan konsep dasar akrual sebagai:
The accounting process of recognizing noncash and circumstances as they occur; specifically, accrual entails recognizing revenues and related increases in assets and expenses and related increases in liabilities for amounts expected to be received or paid, usually in cash, in the future. (hlm 195)

Dampak lain dari penerapan asas atau dasar akrual adalah seperti ketika dalam bisnis terjadi biaya yang yang timbul namun belum dibayarkan dengan pada saat yang sama telah berakhir periode pelaporan akuntansi, maka biaya muncul sebagai kewajiban di dalam neraca atau posisi keuangan. Maka, dengan demikian akuntansi dengan dasar akrual telah menyediakan informasi keuangan entitas secara keseluruhan baik dalam kepemilikan aset berikut potensi kepemilikan yang besar kemungkinan terealisasi di masa depan maupun kewajiban enitas di masa depan pula.
Asas atau dasar akrual sebagai konsep dasar akuntansi lebih diterima dan dijadikan kebijakan akuntansi entitas secara umum. Hal ini karena konsepnya yang lebih mencerminkan laporan sumber daya ekonomi perusahaan baik yang telah dimiliki atau yang berpotensi menjadi sumber daya ekonomi enititas. Sebab pada dasarnya akuntansi hanya menyajikan informasi keuangan masa lampau (historical cost). Hal ini menjadi kritik tersendiri bagi akuntansi, di mana sulit melihat prediksi masa depan perusahaan hanya dengan mengandalkan laporan keuangan yang berbasis informasi masa lampau tersebut.
Penegasan bahwa akuntansi secara umum menggunakan asas atau dasar akrual sebagai konsep dasarnya adalah sebagaimana yang tercantum dalam standar akuntansi keuangan pada KDPPLK:
Untuk mencapai tujuannya laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.(paragraf 22)   

          
Selain dalam standar akuntansi keuangan menurut PSAK, perhatikan asas akrual yang dinyatakan IASB dalam IFRS:
Accrual accounting depicts the effects of transactions and other events and circumstances on a reporting entity’s economic resources and claims in the periods in which those effects occur, even if the resulting cash receipts and payments occur in a different period.  This is important because information about a reporting entity’s economic resources and claims and changes in its economic resources and claims during a period provides a better basis for assessing the entity’s past and future performance than information solely about cash receipts and payments during that period. (paragraf OB17)

            Prinsip yang digunakan oleh IAI dalam PSAK dapat dikatakan sama dengan prinsip dasar akrual yang dinyatakan dalam IFRS menurut IASB. 
Share:

Translate

Pengikut